Pangkat Polisi dari Terkecil Sampai Terbesar (Bag 3)

kepri.polri.go.id- PANGKAT POLISI PERWIRA PERTAMA

Perwira merupakan salah satu pangkat tertinggi dalam jabatan polisi. Pada pangkat Perwira POLRI terdiri dari tiga urutan lagi yaitu Perwira Pertama, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi. Jadi, Perwira Pertama merupakan urutan pangkat polisi satu tingkat di atas bintara tinggi dan satu tingkat lebih rendah di bawah pangkat Perwira Menengah.

Perwira Pertama terdiri dari Senior Inspektur Polisi, Inspektur Polisi Tinggi dan Inspektur Polisi Dua. Sedangkan yang termasuk Perwira POLRI golongan pertama adalah Inspektur Polisi Dua atau sering disingkat Ipda dan selanjutnya adalah Inspektur Polisi Satu atau disingkat Iptu dan yang terakhir adalah Ajun Komersaris Polisi atau disingkat AKP.

• INSPEKTUR POLISI DUA (IPDA)

Setelah melewati kelas Bintara Tinggi, tingkat selanjutnya yaitu jenjang Perwira. Dalam kelas perwira ada yang namanya pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Inspektur Polisi Duat akan dibantu oleh Aipda. Sedangkan Ipda sendiri memiliki tingkat kemiliteran yaitu Letnan Dua. Lambang dari pangkat Ipda yaitu satu balok dengan warna emas.

• INSPEKTUR POLISI SATU (IPTU)

Berbeda dengan pangkat Ipda, Iptu akan dibantu dengan pangkat yang berbeda dengan Ipda dibawahnya yaitu Ajun Inspektur Polisi Satu (Iptu). Iptu sendiri memiliki nama kemiliteran yaitu Letnan Satu, yang berada lebih tinggi dari pada Letnan Dua. Apabila Letnan Dua memiliki satu balok emas, maka Iptu memiliki dua balok emas sebagai lambang pangkat ini.

• AJUN KOMISARI POLISI (AKP)

Selanjutnya merupakan pangkat tertingi dalam Perwira Pertama yaitu Ajun Komisaris Polisi atu AKP. Akp menjabat sebagai senior dari ke dua komisaris yang ada dibawahnya. Apabila komisaris menjabat seperti Letnan dalam kemiliteran, maka Akp tersebut seperti halnya dengan kaptennya. Tuganya adalah memegang kontrol untuk bawahannya. Pangkat Akp sendiri dilambangkan dengan tiga balok berwarna emas.

· PANGKAT POLISI PERWIRA MENENGAH

Urutan pangkat selanjutnya adalah Perwira Menengah. Pangkat Perwira Menengah lebih tinggi satu tingkat dari Perwira Tinggi dan lebih rendah satu tingkat dari Perwira Pertama. Perwira Menengah terdiri dari Senior Superentenden, Superentenden dan Asisten Superentenden.

Sedangkan yang termasuk golongannya adalah Komisaris Polisi (Kompol), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisi Besar Polisi atau disingkat Kombes Pol.

• KOMISARIS POLISI (KOMPOL)

Meskipun kita sudah melewati ketiga tingkat pada kelas Bintara Tinggi. Tetapi masih ada lagi kelas yang harus kita mengerti yaitu Perwira menengah. Dalam tingkatan Perwira, pangkat yang paling rendah adalah pangkat Komisaris Polisi (Kompol). Komisaris Polisi atau Kompol bertugas sebagai asisten Ajun Komisaris Besar Polisi yang mana tingkatnya di atas satu tingkat dari Perwira Pertama. Pangkat Komisari Polisi (Kompol) dilambangkan dengan satu diamond atau bunga berwarna emas. Lambang ini merupakan pangkat Mayor dalam kepolisian. Perlu Anda ketahui, meskipun kepolisian tidak ikut turut langsung dalam menangani penyebab pelanggaran HAM vertical, tetapi disini tugas kepolisian sangat penting.

• AJUN KOMISI BESAR POLISI (AKBP)

Selanjutnya adalah Ajun Komisi Besar Polisi (AKBP) dan pada saat bertugas dibantu oleh Komisaris Polisi atau Kompol. Pangkat ini disebut Superintendent, tetapi sebelum tahun 2011. Pangkat AKBP ini masih memiliki senior yang terletak di atasnya bernama Komisaris Besar Polisi atau disingkat Kombes Pol. Pangkat ini dilambangkan dengan dua diamond berwarna emas.

• KOMISARIS BESAR POLISI (KOMBES POL)

Komisaris Besar Polisi merupakan pangkat tertinggi di tingkat Pewira. Komisaris Besar Polisi atau yang disingkat Kombes Pol dulunya juga memiliki senior yang disebut superintendent atau senior yang disebut Ajun Komesaris Besar Polisi (AKBP).

Ajun Komisiris Besar Polisi sama halnya pangkatnya dengan Kolonel kemiiteran yang membawahi adalah Letnan Kolonel dan Mayor. Pangkat Ajun Komisiris Besar Polisi dilambangkan dengan tiga buah diamond atau bunga berwarna emas.

PANGKAT POLISI PERWIRA TINGGI

Urutan pangkat polisi yang terakhir adalah Perwira Tinggi. Jadi jabatan yang tertinggi di kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Perwira Tinggi. Jabatan dalam Perwira Tinggi meliputi Jendral Polisi, Komisaris Jendral Polisi, Inspektur Jendral Polisi disingkat dengan Komjen Pol dan yang terakhir adalah Jendral Polisi atau disingkat Jendral Pol.

Untuk golongannya yang termasuk dalam golongan Pangkat Perwira Tinggi POLRI meliputi Brigadir Jendral Polisi atau disingkat Brigjen Pol, Inspektur Jendral Polisi atau disingkat dengan Irjen Pol, Komisaris Jendral Pol atau biasa disingkat Komjen Pol dan yang terakhir adalah Jendral Polisi yang disingkat Jendral Pol.

• BRIGADIR JENDRAL POLISI (BRIGJEN POL)

Pangkat tertinggi dalam kepolisian adalah Perwira Tinggi. Tingkat yang pertama adalah Brigadir Jendral Polisi atau disingkat Brigjen Pol. Brigadir Jendral Polisi ini memiliki pangkat yang setara dengan Brigadir Jendral atau yang disingkat Brigjen Pol. Pangkat ini dilambangkan dengan satu bintang emas.

Dan perlu kita ketahui bahwa polisi juga memiliki peran penting dalam menangani beberapa faktor pelanggaran HAM yang termasuk didalamnya adalah penyebab konflik horizontal. Brigadir Polisi ini yang harus memastikan apakah brigadir satu dan brigadir dua menjalankan tugasnya dengan tertib dan konsisten atau tidak.

• INSPEKTUR JENDRAL POLISI (IRJEN POL)

Pangkat yang ke dua adalah Inspektur Jendral Polisi atau disingkat Irjen Pol dan tingkatanya berada di atas satu tingkat dari Brigjen Pol. Inspektur Jendral Polisi ini memiliki pangkat yang setara dengan Mayor Jendral yang membawahi Brigadir Jendral. Pangkat ini dilambangkan dengan dua buah bintang.

• KOMIARIS JENDRAL POLISI (KOMJEN POL)

Selanjutnya adalah Komisaris Jendral Polisi atau disingkat Komjen Pol memiliki pangkat yang setara dengan pangkat Letnan Jendral yang berada di kepolisian Indonesia. Komisaris Jendral ini membawahi dua perangkat penting yaitu Brigadir Jendral dan Inspektur Jendral Polisi. Komjen Pol ini dilambangkan dengan tiga bintang emas.

• JENDRAL POLISI (JENDRAL POL)

Pangkat terakhir dalam kepolisian adalah Jendral Polisi (Jendral Pol) dan merupakan pangkat tertinggi di Indonesia. Jedral Polisi saat ini di jabat oleh Tirto Karnavian. Terakhir menjabat sebagai Kepala Badan penanggulangan terorisme Indonesia. Tetapi ada satu lagi Jendral Polisi di Indonesia adalah Budi Gunawan. Dua Jendral Polisi tersebut memiliki empat bintang emas.

Penulis : Firman

Editor : Nora

Publisher : Firman

Pangkat Polisi dari Terkecil Sampai Terbesar (Bag 1)

kepri.polri.go.id- Pangkat Polisi – POLRI atau kepanjangannya adalah Kepolisian Republik Indonesia. POLRI merupakan salah satu instusi kepolisian di Indonesia yang bertugas pada bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi, mengayomi masyarakat Indonesia dan menegakkan hukum di seluruh Indonesia. POLRI memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dalam negeri, mencangkup ketertiban masyarakat, kestabilan dan keamanan.

selain itu, juga diadakannya pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indoensia untuk menghormati hak asasi manusia. Lalu, apa sajakah nama- nama pangkat polisi dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat terendah? Berikut ini, ulasan singkat tentang pangkat polisi di Negara Republik Indonesia.

  • PANGKAT POLISI TANTAMA

Tantama POLRI adalah seorang prajurit kepolisisan dan disiapkan sebagai pelaksana tugas tertentu dalam kepolisisan. Dalam posisi pangkat Tantama Polisi dituntut untuk menjadi prajurit yang paling siap atas perintah atasan. Memiliki loyalitas tinggi, profesionalisme, terampir dan mahir menjadikan Tantama sebagai pelaksana tugas yang paling ulet, jujur dan pantang menyerah.

Di negara lain, polisi di tingkat tantama di sebut juga private. Pangkat Tantama POLRI yaitu golongan pangkat di kepolisian yang terendah. Jabatan yang termasuk golongan pangkat Tantama POLRI terdiri dari Bhayangkara Dua (Bharada), Bhayangkara Satu (Bharatu), Bhayangkara Kepala (Bharaka), Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda), Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) dan terakhir Ajun Brigadir Polisi (Abrip)

• BHARADA (BHAYANGKARA DUA)

ulunya pangkat ini namanya hampir sama dengan pangkat Militer yaitu Prajurit Dua. Nah, saat ini sebagai pembeda dan untuk mempertegas identitas kemudian namanya diganti menjadi Bhayangkara Dua atau sering di sebut Bharada.

Anda dapat melihat Bharada sering berperan sebagai pendamai berbagai penyebab konflik agama, penyebab konflik antar suku yang sering terjadi dalam masyarakat.

• BHARATU (BHAYANGKARA SATU)

Setelah pangkat Bharada kemudian ada pangkat yang sedikit lebih tinggi di atasnya yaitu Bhayangkara Satu (Bharatu). Nama ini juga sudah mengalami perubahan, sebelum tahun 2001 namanya masih Prajurit Satu. Nama tersebut sama di tingkat kemiliteran Indonesia termasuk dalam militer terkuat di Asia Tenggara.

• BHARAKA (BHAYANGKARA KEPALA)

Setelah pangkat Bhayangkara Kepala (Bharaka), ada pangkat di atasnya lagi yang lebih tinggi yaitu Bhayangkara Satu atau disingkat Bharatu. Pangkat Bharaka dilambangkan dengan tanda tiga garis miring berwarna merah. Dulunya nama pangkat ini masih Prajurit Kepala atau disingkat Praka.

Pada tahun 2001 di Indonesia mengalami perombakan nama pangkat di kepolisian. Nama sebelumnya adalah Prajurit Kepala kemudian diganti namanya menjadi Bhayangkara Kepala atau disingkat Bharaka.

• ABRIPDA (AJUN BRIGADIR POLISI DUA)

Di atas pangkat Bhayangkara Kepala juga masih ada pangkat yang lebih tinggi lagi. Pangkat di atas Bhayangkara Kepala adalah Ajun Brigadir Polisi Dua atau disingkat Abripda. Pangkat ini juga pernah mengalami perombakan nama hingga dua kali. Nama yang pertama adalah Kopral Kepala, sama seperti posisi kemiliteran Indonesia yang termasuk personel militer terbaik dunia.

Pangkat Abripda ini memegang posisi terbawah di posisi Ajun Brigadir. Pangkat ini di lambangkan dengan tanda V terbalik dengan warna merah.

• ABRIPTU (AJUN BRIGADI KEPALA SATU)

Selanjutnya pangkat yang lebih tinggi lagi yaitu Ajun Briadi Kepala Satu atau disingkat Abriptu. Nama pangkat ini juga sudah mengalami perubahan, dulu namanya Kopral Satu dan sekarang menjadi Abriptu.

• ABRIPOL (AJUN BRIGADIR POLISI)

Pangkat selanjutnya yaitu Ajun Brigadir Polisi atau Abripol. Nama Abrip sendiri sudah mengalami perubahan sampai dua kali. Nama yang pertama adalah Kopral Kepala yang mana termasuk dalam personel militer terbaik di dunia.

Kemudian nama perubahan yang ke dua adalah Bhyangkara Utama I. Pangkat ini merupakan yang tertingi di kelas Tantama dan masih di bawah Bintara.

Penulis      : Firman

Editor       : Nora

Publisher : Firman

Pangkat Polisi dari Terkecil Sampai Terbesar (Bag 2)

kepri.polri.go.id- PANGKAT POLISI BINTARA

Bintara Polisi atau Bintara POLRI adalah pelayan untuk masyarakat terdepan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan dari pihak kepolisian, hampir semuanya berhadapan dengan polisi pangkat Bintara. Mulai dari mengurus SIM, melaporkan perkara bahkan menanyakan jalan.

Bintara merupakan salah satu tulang punggung di kesatuan militer yang berperan sebagai penghubung antara polisi Tantama dan polisi Perwira dalam segi operasional. Pelatih dalam instasi POLRI berasal dari golongan Bintara untuk merekrut aparat yang professional.

Pangkat Bintara POLRI terdiri dari Brigadir Polisi Dua (Bripda), Brigadir Polisi Satu (Briptu), Brigadir Polisi (Brigpol) dan Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

• BRIGADIR POLISI DUA (BRIPDA)

Brigadir Polisi Dua atau di singkat Bripda merupakan pangkat terbawah di kelas Bintara. Dulu sebelum mengalami perubahan, nama Bripda adalah Sersan Dua Polisi. Bripda sendiri memiliki posisi yang sama dengan Sersan Dua di dalam kemiliteran.

• BRIGADIR POLISI SATU (BRIPTU)

Kemiliteran Indonesia juga termasuk dalam angkatan bersenjata terbaik di dunia dan memiliki pangkat Sersan Satu. Sersan Satu merupakan tingkat yang sama dengan salah satu pangkat di kepolisian yaitu Brigadir Polisi Satu yang membawahi Bripda atau Brigadir Polisi Dua. Sebelum namanya berubah menjadi Briptu, dulu namanya adalah Sersan Satu Polisi.

• BRIGADIR POLISI (BRIGPOL)

Selanjutnya ada pangkat yang lebih tinggi dari Briptu yaitu Brigadir Polisi. Pangkat Brigadir Polisi inilah yang memastikan bahwa pangkat Brigadir Polisi satu dan Brigadir Polisi Dua sudah menjalankan tugasnya secara tertip dan konsisten.

Selain itu, pangkat Brigadir Polisi juga sudah mengalami perubahan nama, dulu namanya adalah Sersan Kepala Polisi. Pangkat Brigadir Polisi dilambangkan dengan tanda tiga v terbalik dan berwarna perak.

• BRIGADIR POLISI KEPALA (BRIPKA)

Setelah pangkat ke tiga di atas, Bripda, Briptu dan Brigpol tentunya masih ada lagi pangkat yang lebih tinggi yaitu Brigadir Polisi Kepala atau disingkat Bripka. Pada posisi ini, mereka sangat berperan penting di kelas Bintara. Bripka memiliki tugas untuk melakukan controlling dan pengawasan terhadap semua Brigadir- Brigadir bawahannya.

Bripka sendiri dulunya memiliki nama Sersan Mayor sebelum ada perubahan nama pada tahun 2011 dan diganti namanya menjadi Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

PANGKAT POLISI BINTARA TINGGI

Bintara Tinggi POLRI adalah pangkat dalam kepolisian yang tingkatannya satu tingkat di bawah Perwira Pertama dan satu tingkat di atas Bintara. Bintara Tinggi terdiri dari Ajun Inspektur Polisi Satu ( Aiptu dan Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda). Golongan pangkat Bintara Tinggi POLRI posisinya di tengah- tengah atau satu tingkat di atas kelompok Bintara.

Bintara POLRI memiliki tugas yang tidak kalah penting dengan Perwira, bahkan Bintara Tinggi Polisi merupakan perpanjangan tangan oleh para Perwira untuk melaksanakan perintah langsung dari atasan. Para Bintara Tinggi selalu dituntut oleh atasan dalam pengembangan diri, pengalaman lapangan yang cukup, kesiapan moral, mental dan pengetahuan untuk mewujudkan suatu misi pekerjaan tertentu.

• AJUN INSPEKTUR POLISI SATU (AIPTU)

Pangkat satu di atasnya yaitu Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). Apabila Aipda tugasnya membantu sebagai pembantu Letnan Dua. Sedangkan Aiptu tugasnya untuk membantu Letnan Satu. Aipda dan Aiptu memiliki lambang yang sangat unik yaitu huruf v terbalik dan terhubung seperti ombak yang berada di laut dan berwarna perak.

Ajun Inspektur Polisi dalam tingkatan Bintara Tinggi harus memiliki keahlian khusus yang dapat merealisasikan perintah supaya menjadi tindakan yang nyata, fokus, fektif, efisien dan tepat pada sasaran.

• AJUN INSPEKTUR POLISI DUA (AIPDA)

Ajun Inspektur Polisi Dua atau Aiptu tugasnya adalah membantu keperluan letnan satu. Aipda dan Aiptu memiliki lambang yang sangat unik yaitu huruf v terbalik seperti lambang pada tingkatan Aiptu.

Sebagai senior dari pangkat Bintara, para Bintara Tinggi harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para Bintara. Tanpa bantuan para Bintara tinggi maka para Bintara yang rata- rata anggotanya masih muda akan kehilangan arah dan pegangan dalam menghadapi sebuah konflik baik konflik internal maupun eksternal.

Penulis      : Firman

Editor       : Nora

Publisher : Firman

Dasar Polisi Melakukan Penyelidikan

kepri.polri.go.id- Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”). Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:

  1. laporan polisi/pengaduan;
  2. surat perintah tugas;
  3. laporan hasil penyelidikan (LHP);
  4. surat perintah penyidikan; dan
  5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan terdakwa.

Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui polisi dengan adanya laporan polisi/pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Penulis      : Firman

Editor      : Nora

Publisher : Firman

 

Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001

kepri.polri.go.id- Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dapat dirangkum dalam disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

  1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
  2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
  3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
  4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara;
  5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
  7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
  10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
  11. Dengan menggelapkan,menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
  12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa koruspi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

sumber : hukumonline.com

Penulis      : Firman

Editor      : Nora

Publisher : Firman

Tindakan Yang Berpotensi Melawan Hukum

kepri.polri.go.id- Sebagai warga negara yang awam tentang hukum, tentunya walaupun mungkin tidak memahami sepenuhnya, namun masyarakat pasti telah sering mendengar istilah “perbuatan melawan hukum” yang kerap kali ditulis pada berita di koran-koran ataupun mendengar ucapan berbagai narasumber di televisi. Dalam kesempatan ini saya mencoba menulis dan merangkum pendapat para ahli hukum tentang apa pengertian dan bagaimana klasifikasi dari “perbuatan melawan hukum”, sehingga masyarakat yang awam tentang hukum sedikit banyak dapat memahami pengertian dari “perbuatan melawan hukum” dan pada akhirnya dapat menghindari tindakan-tindakan dan/atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah:

  1. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
  2. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana di tunjukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
  3. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut bukan merupakan suatu wanprestasi tcrhadap suatu kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun prestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
  4. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
  5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugtkan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dan hubungan kontraktual.
  6. Perbuatan Melawan Hukum Secara Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

  1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

sumber : hukumonline.com

Penulis      : Firman

Editor      : Nora

Publisher : Firman

Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Korupsi

kepri.polri.go.id- Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 6 KUHAP.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Di dalam hal. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penutut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“”UU Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sumber : hukumonline.com

Penulis      : Firman

Editor      : Nora

Publisher : Firman

Kewenangan Dalam Penyidikan Tipikor

kepri.polri.go.id- Berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah:

  • menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  • melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  • menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  • melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  • melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  • mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  • memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  • mengadakan penghentian penyidikan;
  • mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jadi, penyidik polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh UU Kejaksaan juga diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.

Selain pihak polri dan kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). Tugas KPK menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) yaitu:

  • koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  • supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  • melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  • melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  • melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi adalah terhadap tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 UU KPK):

  1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi, yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK.

sumber : hukumonline.com

Penulis : Firman

Editor : Nora

Publisher : Firman

Hukum Mengemudikan Kendaraan Melebihi Batas Kecepatan

kepri.polri.go.id- Dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (”UU LLAJ”) mengatakan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 115 UU LLAJ juga menyatakan Pengemudi Kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 115 huruf a UU LLAJ:

Pasal 21 UU LLAJ:

(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

(3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Pasal 115 huruf a UU LLAJ:

“Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

  1. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggiyang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UU LLAJ diatur antara lain kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor yaitu:

(4)    Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

  1. rambu perintah atau rambu larangan;
  2. Marka Jalan;
  3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  4. gerakan Lalu Lintas;
  5. berhenti dan Parkir;
  6. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  7. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  8. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain

UU LLAJ memang memberikan jaminan ganti kerugian kepada Korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pihak yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak tersebut sesuai dengan Pasal 240 huruf b UU LLAJ :

“ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”

Tentunya untuk melihat siapakah yang sebenarnya memiliki porsi kesalahan dalam peristiwa ini harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah yang melanggar batas maksimum kecepatan ialah pengendara motor atau mobil? Apakah pengendara mobil atau motor telah menaati semua ketentuan lalu lintas yang berlaku? Sehingga nantinya dapat dilihat unsur kelalaian berada di posisi siapa? Hal inilah yang akan dipakai untuk menentukan derajat kesalahan yang bersangkutan serta siapa yang bersalah tentunya.

Akan tetapi, sesuai dengan keterangan yang Saudara berikan, diketahui bahwa yang menyebabkan kecelakaan adalah si pengendara motor sendiri yang disebabkan ia mengendarai motor secara kebut-kebutan sehingga terjadilah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Sehingga berdasarkan keterangan Saudara tersebut kami asumsikan unsur kelalaian berada di tangan sang pengendara motorkarena mengendarai motor secara kebut-kebutan atau melampaui batas kecepatan paling tinggi. Untuk itu dapat diberlakukan ketentuan Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Selain itu, menurut Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ terhadap si pengendara motor kebut-kebutan ini dapat dikenakan sanksi pidana yakni:

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

sumber : hukumonline.com

Penulis             : Firman

Editor               : Nora

Publisher         : Firman